Paripurna DPRD, Sampaikan LKPJ Bupati Mura Tahun 2020

Musi Rawas, – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), dalam rangka mendengarkan penyampaian dan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mura tahun 2020.

Paripurna tersebut dibuka langsung Ketua DPRD Mura, Azandri di ruang rapat paripurna DPRD setempat, yang dihadiri 22 orang dari 40 anggota dewan, Kamis (01/04).

Juga hadir dalam paripurna tersebut, Bupati Mura, Sekda Kabupaten Mura, Asisten II Setda Mura, unsur Forkopimda, jajaran OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Mura.

Ketua DPRD Mura, Azandri mengatakan, rapat paripurna yang dilaksanakan ini guna menyampaikan dan penjelasan LKPJ Bupati Mura tahun 2020.

Dijelaskannya, berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, kepala daerah wajib menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemudian, dijelaskan pada pasal 71 ayat (1) bahwa, laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ayat (2), kepala daerah menyampaikan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) kepada DPRD, yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan, setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, pada ayat (3) menjelaskan bahwa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD, untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Masih disampaikan Azandri, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 pasal 18 ayat (1), kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat (2), LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19 ayat (1), kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2), dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selalu pelaksana tugas kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna. Ayat (3), dalam hal kepala daerah atau wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada DPRD dalam paripurna.

Pasal 20 ayat (1), paling lambat setelah 30 hari setelah LKPJ diterima DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan, a. Capaian kinerja program dan kegiatan, b. Pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Ayat (2), berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam : a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, b. Penyusunan anggaran pada tahun anggaran dan tahun berikutnya, c. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau kebijakan strategis kepala daerah.

Sementara itu, Bupati Hj Ratna Machmud menyampaikan, LKPJ Bupati Mura tahun 2020 merupakan kewajiban yang konstitusional yang harus disampaikan.

Dikatakannya, pelaksanaan pemerintahan yang telah dilaksanakan tahun 2020, yang mana saling bahu-membahu antara OPD hingga pemerintah desa. Dan Pemkab Mura telah berupaya dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut. (And)

Related posts

Leave a Comment